Pelajari Cara Mengurus AMDAL Sesuai Prosedur mulai dari Syarat dan Tahapannya

Ketika kita berencana membangun sebuah bangunan atau gedung, baik untuk keperluan usaha maupun tujuan lainnya, pemahaman mengenai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau AMDAL menjadi hal yang penting. AMDAL merupakan kajian yang membahas dampak penting dari suatu rencana usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup. Kajian ini menjadi salah satu bagian yang diperlukan dalam proses pengambilan keputusan terkait pelaksanaan usaha dan kegiatan di Indonesia.

AMDAL dibutuhkan dalam perencanaan proyek yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan di sekitarnya, baik dari aspek abiotik, biotik, maupun kultural. Dengan demikian, AMDAL bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan tanpa menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Dasar hukum mengenai AMDAL salah satunya adalah Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup, yang menggantikan PP No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL. Dalam ketentuan tersebut, bangunan gedung yang wajib memiliki izin AMDAL antara lain adalah bangunan yang dibangun di atas lahan dengan luas minimal 5 hektare dan memiliki luas bangunan minimal 10.000 m².

Sementara itu, bangunan dengan luas antara 2.000 hingga 9.999 m² diwajibkan memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL). Adapun bangunan dengan luas 1 hingga 1.999 m² cukup mengurus Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), yaitu surat pernyataan kesanggupan untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan mencegah pencemaran atau kerusakan lingkungan.

Terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh izin AMDAL dalam pembangunan sebuah bangunan, yaitu:

Pastikan kebutuhan AMDAL proyek Anda ditangani secara tepat.
Dapatkan konsultasi profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hubungi kami untuk konsultasi AMDAL.

 

Biaya layanan AMDAL Terbaru

Layanan	Biaya	Konsultasi Sekarang
Penyusunan dan Pengesahan KA-ANDAL	xxx.650.000
Penyusunan dan Pengesahan KA-ANDAL & RKL – RPL	xxx.150.000
Persetujuan Lingkungan Hidup	xxx.200.000
ALL PERTEK (Pertek Air Limbah, Pertek Emisi & Pertek Limbah B3)	xxx.400.000
Rintek TPS Limbah B3	xxx.880.000

Harga yang tercantum merupakan estimasi dan dapat disesuaikan berdasarkan jenis, skala, serta kompleksitas proyek.

Pentingnya AMDAL bagi Kegiatan Usaha di Sektor Lingkungan Hidup

Berdasarkan Pasal 5 PP 22/2021, terdapat rencana usaha dan/atau kegiatan yang diwajibkan memiliki AMDAL, antara lain:

1. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang memiliki besaran atau skala tertentu sehingga wajib dilengkapi AMDAL; dan/atau
2. Rencana usaha dan/atau kegiatan yang lokasinya berada di dalam dan/atau berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung.

Selain berdasarkan skala atau lokasi kegiatan, terdapat sejumlah kriteria kegiatan usaha yang dapat menimbulkan Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup, meliputi:

1. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
2. Pemanfaatan atau eksploitasi sumber daya alam, baik yang dapat diperbarui maupun yang tidak dapat diperbarui;
3. Proses dan kegiatan yang berpotensi menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, termasuk penggunaan sumber daya alam secara berlebihan atau yang dapat menyebabkan kemerosotan sumber daya;
4. Proses dan kegiatan yang hasilnya berpotensi memberikan pengaruh terhadap lingkungan alam, lingkungan buatan, maupun lingkungan sosial dan budaya;
5. Proses dan kegiatan yang dapat berdampak terhadap kelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
6. Pemasukan atau introduksi jenis tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
7. Pembuatan serta pemanfaatan bahan hayati maupun nonhayati;
8. Kegiatan yang memiliki risiko tinggi dan/atau berpotensi memengaruhi pertahanan negara; dan/atau
9. Penggunaan teknologi yang diperkirakan memiliki potensi besar terhadap kondisi lingkungan hidup.

Sementara itu, untuk mengetahui jenis rencana usaha dan/atau kegiatan berdasarkan besaran atau skala yang diwajibkan memiliki AMDAL, pelaku usaha dapat mengacu pada Lampiran Permen LHK 4/2021.

 

Cara Mengurus AMDAL Berdasarkan PP 22/2021

Mengacu pada Pasal 23 PP 22/2021, penyusunan AMDAL dapat dilakukan oleh pelaku usaha sendiri atau menggunakan jasa pihak lain apabila pelaku usaha tidak memiliki kemampuan untuk menyusunnya secara mandiri. Dalam pelaksanaannya, penyusunan AMDAL harus dilakukan oleh penyusun yang telah memiliki sertifikat kompetensi.

Secara umum, proses penyusunan AMDAL diawali dengan penyediaan data dan informasi yang mencakup beberapa tahapan, yaitu:

1. Pelaksanaan pelibatan masyarakat dalam rencana Usaha dan/atau Kegiatan;
2. Pengisian, pengajuan, pemeriksaan, hingga penerbitan berita acara kesepakatan atas Formulir Kerangka Acuan;
3. Penyusunan dan pengajuan dokumen Andal serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL); dan
4. Penilaian terhadap dokumen Andal dan RKL-RPL.

Prosedur Perolehan Izin AMDAL

1. Tahap Penapisan
   Penapisan merupakan tahap awal untuk menentukan apakah suatu rencana usaha atau kegiatan diwajibkan menyusun AMDAL atau tidak. Proses ini dilakukan melalui sistem penapisan satu langkah dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 11 Tahun 2006 mengenai jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi AMDAL.
2. Tahap Pengumuman
   Pengumuman dilakukan oleh instansi yang memiliki tanggung jawab serta pihak pemrakarsa kegiatan. Ketentuan mengenai bentuk, tata cara pengumuman, serta mekanisme penyampaian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL.
3. Tahap Pelingkupan
   Pada tahap ini dilakukan penentuan ruang lingkup permasalahan sekaligus identifikasi terhadap dampak penting yang mungkin timbul akibat rencana kegiatan. Hasil dari proses pelingkupan tersebut kemudian menjadi dasar penyusunan KA-Andal (Analisis Dampak Lingkungan).
4. Penyusunan KA-Andal
   Setelah dokumen KA-Andal selesai disusun, pemrakarsa dapat menyerahkannya kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dilakukan penilaian. Proses penilaian dapat berlangsung maksimal 75 hari, di luar waktu yang diperlukan penyusun untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan dokumen.
5. Penyusunan dan Penilaian Andal, RKL, dan RPL
   Dokumen Andal, RKL, dan RPL disusun berdasarkan KA-Andal yang telah disepakati melalui proses penilaian Komisi AMDAL. Dokumen tersebut selanjutnya dinilai kembali. Waktu penilaian maksimal adalah 75 hari, tidak termasuk waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan dokumen.
6. Persetujuan Kelayakan Lingkungan
   Keputusan mengenai kelayakan lingkungan hidup untuk suatu rencana usaha atau kegiatan diterbitkan oleh:
   • Menteri, apabila dokumen dinilai oleh komisi penilai tingkat pusat.
   • Gubernur, apabila dokumen dinilai oleh komisi penilai tingkat provinsi.
   • Bupati/Wali Kota, apabila dokumen dinilai oleh komisi penilai tingkat kabupaten/kota.

Dengan mengikuti tahapan dan ketentuan yang berlaku, proses pembangunan suatu proyek dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan serta memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penerapan AMDAL juga diharapkan dapat membantu menciptakan pembangunan yang tetap memperhatikan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Butuh Bantuan Mengurus AMDAL dan Dokumen Lingkungan Pertambangan?

Pengurusan AMDAL dan dokumen lingkungan untuk kegiatan pertambangan membutuhkan pemahaman terhadap regulasi, kondisi teknis kegiatan, serta prosedur administrasi yang berlaku. Kesalahan dalam menentukan jenis dokumen atau menyiapkan data dapat menyebabkan proses pengurusan menjadi lebih panjang.

Konsultan Pertambangan Indonesia siap membantu perusahaan dalam menyiapkan dan mendampingi proses pengurusan dokumen lingkungan untuk kegiatan pertambangan, mulai dari identifikasi kebutuhan dokumen hingga pendampingan proses perizinan.

Dengan dukungan tenaga profesional dan pemahaman terhadap karakteristik kegiatan pertambangan, kami dapat membantu Anda mempersiapkan dokumen secara lebih terarah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sedang merencanakan kegiatan pertambangan atau membutuhkan pendampingan AMDAL?

Hubungi Konsultan Pertambangan Indonesia untuk mendapatkan informasi dan konsultasi mengenai kebutuhan dokumen lingkungan serta perizinan kegiatan pertambangan Anda.

Konsultasikan kebutuhan pertambangan Anda sekarang.

Pastikan kebutuhan AMDAL proyek Anda ditangani secara tepat.
Dapatkan konsultasi profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Hubungi kami untuk konsultasi AMDAL.